Harga beras melambung di pasaran. Presidium KORNAS, Sutrisno Pangaribuan menyebut rakyat menjerit dan tidak adanya rencana strategis dari pemerintah terhadap persoalan pangan.
“Pemerintah tidak berdaya mengelola dan mengendalikan pasar yang mengakibatkan petani tetap miskin. Saat panen tiba, harga gabah turun, sementara biaya produksi tinggi. Sementara saat paceklik harga beras tinggi, daya beli petani rendah. Akhirnya banyak petani meninggalkan lahan pertanian, beralih profesi, membiarkan lahan-lahan pertaniannya tidak diurus,” ujar Sutrisno dalam keterangan resmi yang diterima dilansir dari wartaekonomi, Jumat (15/9/23).
“Sementara itu lahan-lahan BUMN, meski banyak yang tidak produktif, tetapi tidak dapat dialihfungsikan menjadi lahan pertanian sawah karena belum ada penugasan negara. Maka kejadian serupa akan terus berulang karena pemerintah tidak memiliki rencana strategis dalam sistem pengendalian pangan nasional,” tambahnya.
Menurut Surtisno, program Food Estate yang disebut-sebut bisa jadi solusi masalah pangan di Indonesia juga tak efejtif.
Baca Juga:Biodata dan Agama Indah Kalalo: Model Cantik yang Bangun Pura di Dalam Rumahnya
“Sedang kebijakan pembangunan "food estate" yang dirancang untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan masih jauh panggang dari api. Food estate sama sekali tidak menyentuh akar persoalan pangan nasional yang titik beratnya ada pada ketersediaan beras dan bahan pangan lainnya sepanjang waktu,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon dengan melakukan peninjauan dan pemberian bantuan sosial di gudang Perum Bulog di Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9/2023).
"Ya karena semua negara naik, ini sama seperti barang lain. BBM (bahan bakar minyak) juga gitu kan. Kalau harga pasar dunia naik pasti dalam negeri terkerek," kata Jokowi.
Alasan kenaikan beras kata dia karena imbas dari beberapa negara yang memilih menghentikan ekspornya. Selain itu karena produksi padi yang tengah menurun akibat fenomena El Nino.
Baca Juga:Impor Bawang Putih Belum Disetujui, Ombudsman Bakal Periksa Pejabat Tinggi Kemendag
